Perkembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia dan Pola Pemanfaatannya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sekarang ini di banyak negara telah berkembang bentuk-bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang pada dasarnya ingin melindungi masyarakat terhadap kemungkinan pembiayaan kesehatan atas risiko sakit yang muncul secara tidak terduga. Studi ini bertujuan mengetahui gambaran pola pembiayaan masyarakat yang menjadi peserta maupun yang tidak menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Data yang digunakan adalah data modul Susenas 2001. Hasil studi ini menemukan bahwa kepesertaan JPK 21,4%. Menurut jenis kepesertaan JPK, berturut-turut adalah Askes (7,4%), Kartu Sehat (6,3%), Asuransi Perusahaan (2,9%), Astek (2,7%), JPKM (1,2%), Dana Sehat (0,5%), Asuransi Lain (0,4%). Proporsi kepemilikan Askes, Kartu Sehat, JPKM tertinggi pada kelompok umur 55 tahun ke atas, sedangkan kepemilikan Astek dan Asuransi tertinggi pada kelompok umur 19-54 tahun. Kepesertaan Askes, Astek, Asuransi perusahaan lebih banyak dimiliki oleh buruh dan mereka yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kepesertaan dana sehat, kartu sehat dan JPKM lebih banyak pada pekerja bebas serta masyarakat dengan kelompok pendidikan rendah. Proporsi terbesar peserta Askes, Astek, Asuransi perusahaan, Asuransi lain dengan status ekonomi di atas garis kemiskinan, namun ada sekitar 4,7% masyarakat dengan status ekonomi tersebut yang memiliki kartu sehat. Kepesertaan JPK tahun 2001 meningkat bila dibandingkan dengan kepesertaan tahun 1998, peningkatan kepesertaan ini terutama pada kelompok status ekonomi Quintile I (20% termiskin) sebesar lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, peningkatan kepesertaan juga mencolok di daearah pedesaan. Peningkatan ini lebih disebabkan karena peningkatan kepesertaan kartu sehat yang cukup mencolok (1,86%) dari tahun 1998 menjadi 6,3% pada tahun 2001. Kepesertaan JPK yang melakukan rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa peserta askes melakukan rawat jalan terbanyak di RS Pemerintah (34,1%). Peserta Astek dan asuransi perusahaan lebih banyak yang memanfaatkan RS Swasta (11,4% dan 13,9%), sedangkan peserta kartu sehat dan JPKM terbanyak memanfaatkan Puskesmas (12,3% dan 2,4%). Dari sudut pemanfaatan JPK ketika berobat jalan, terlihat bahwa masyarakat yang memiliki Askes, Askes, Asuransi perusahaan namun tidak memanfaatkan penjamin/membayar sendiri (out of pocket) ketika rawat jalan di RS pemerintah adalah berturut-turut 29,5%, 41,4%, 27,8%. Peserta kartu sehat dan JPKM yang tidak memanfaatkan penjamin/membayar sendiri ketika rawat jalan ke Puskesmas sebesar 39,8% dan 46,1%. Kepesertaan JPK yang melakukan rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa peserta askes melakukan rawat jalan terbanyak di RS Pemerintah (23,9%). Peserta Astek dan asuransi perusahaan lebih banyak yang memanfaatkan RS Swasta (8,1% dan 10,7%), sedangkan peserta kartu sehat dan JPKM terbanyak memanfaatkan Puskesmas (11,2% dan 3,4%). Dari sudut pemanfaatan JPK ketika berobat jalan, terlihat bahwa masyarakat yang memiliki Askes, Askes, Asuransi perusahaan namun tidak memanfaatkan penjamin/membayar sendiri (out of pocket) ketika rawat jalan di RS pemerintah adalah berturut-turut 25,5%, 36,2%, 41,8%. Peserta kartu sehat dan JPKM yang tidak memanfaatkan penjamin/membayar sendiri ketika rawat jalan ke Puskesmas masih cukup besar yaitu sebesar 68,4% dan 38,2%. Rata-rata kunjungan rawat jalan dalam satu bulan terakhir di RS Pemerintah sebesar 1,7 kali, RS Swasta 1,6 kali, praktek dokter dan puskesmas 1,4 kali. Biaya rata-rata pengeluaran rumah tangga/out of pocket untuk setiap kali kunjungan di RS Swasta sebesar Rp.73.700,-, di RS Pemerintah Rp.60.034,-, praktek dokter Rp.36.965,-, dan puskesmas Rp.6.048,- Rata-rata lama hari rawat inap dalam satu tahun terakhir di RS Pemerintah sebesar 8,3 hari inap, RS Swasta 6,8 hari inap, puskesmas 2,9 hari inap, dan rumah bersalin 2,6 hari inap. Biaya rata-rata pengeluaran rumah tangga/out of pocket untuk setiap hari rawat inap di RS Swasta sebesar Rp.158.830,-, di RS Pemerintah Rp104.662,-, puskesmas Rp.58.031,- dan rumah bersalin Rp.117.834,-. Kesimpulan yang didapat dari studi ini adalah cakupan kepesertaan JPK mengalami peningkatan yang disebabkan peningkatan Kartu Sehat. Kepesertaan JPK dimiliki oleh kelompok status sosio-ekonomi di atas garis kemiskinan, pendidikan tinggi, pekerja di sektor formal dan tinggal diperkotaan. Kartu Sehat, Dana Sehat dan JPKM, sebagain besar dimiliki oleh kelompok sosial ekonomi dibawah garis kemiskinan, pendidikan rendah, bekerja di sektor non formal dan masyarakat pedesaan. Kartu Sehat masih dimiliki oleh kelompok sosio-ekonomi di atas garis kemiskinan. Pemanfaatan JPK oleh peserta masih terbatas, banyak ditemukan peserta JPK yang masih menggunakan biaya sendiri (out of pocket). Adanya penggunaan rumah sakit pemerintah dan puskesmas oleh mereka yang mempunyai penjamin (Astek, Perusahaan dan Asuransi lain), sehingga mereka juga menikmati subsidi yang diberikan pemerintah terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Rata-rata kunjungan rawat jalan dalam satu bulan terakhir di RS cukup baik rata-rata 1 kali lebih, tidak berbeda di Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta. Sedangkan Rata-rata lama hari rawat inap dalam satu tahun terakhir di RS Pemerintah dan RS Swasta cukup tinggi. Saran yang bisa direkomendasikan dalam studi ini adalah peningkatan cakupan JPK lebih diarahkan pada kelompok Quintile 2,3 dan 4. Diperlukan kriteria yang tepat dan mudah serta pengawasan yang ketat dalam pemberian Karu Sehat. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang banyaknya pemegang jaminan yang tidak menggunakan jaminan dan bagaimana penentuan tarif oleh RS Pemerintah dan Puskesmas terhadap peserta jaminan (Astek, perusahaan, maupun asuransi lain).


Monograph NonPeerReviewed

Sumber Artikel


Data Artikel

12 x
Terbitan : 2002
Pembaruan : 2018-06-28T12:43:07Z


Kategori