Aksesibilitas Masyarakat Ke Pelayanan Kesehatan

Saat ini keluarga miskin menjadi sasaran program kesehatan yang utama, apalagi dengan keadaan ekonomi yang memburuk jumlah keluarga miskin atau kurang mampu makin meningkat. Keadaan tersebut ternyata juga mengakibatkan penurunan frekuensi konsumsi pangan, barang dan jasa termasuk didalamnya Kesehatan. Penurunan tersebut mencakup kualitas dan kunjungan ke rumah sakit, puskesmas dan bidan. Krisis ekonomi memang telah banyak menimbulkan dampak terhadap pembangunan Kesehatan termasuk pelayanan Kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah mengembangkan program jaring pengaman sosial bidang kesehatan(JPS-BK) dan telah dilanjutkan dengan program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi (PD-PSE). Untuk itu kami melakukan analisis data Susenas 2001 yang diharapkan dapat mengetahui akses keluarga miskin ke pelayanan Kesehatan. Secara umum bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan aksesibilitas individu dan keluarga miskin ke pelayanan Kesehatan. Dengan menggunakan hasil Susenas 2001 kami mengambil sampel dari subsampel Kor dan jumlahnya lebih sedikit yaitu 277.432 jiwa. Hasil yang ditemukan yaitu ada 32.4% penduduk dengan status ekonomi miskin, dan didapati 25.2% yang mengeluh Kesehatannya pada 1 bulan terakhir. Yang pernah rawat jalan dalam 1 bulan terakhir yaitu 40.3% dimana yang berobat sendiri 56.3% dengan lama terganggu > 3 hari ialah 45.9% sedangkan 1-3 hari ialah 54.1%. Sebagian besar yang berumur 0-4 tahun (53.5%) yang memanfaatkan pelayanan kesehatan. Tempat pelayanan yang banyak dikunjungi untuk rawat jalan yaitu praktek petugas kesehatan/perawat sekitar 30.2% dan puskesmas (28.5%). Untuk kartu sehat banyak digunakan diposyandu (12.8%), polindes (9.7%) dan puskesmas pembantu (8.4%). Yang pernah rawat inap dalam 1 tahun terakhir hanya 1.1%, dimana kelompok umur >55 tahun yang banyak rawat inap, dengan tempat pelayanan yang banyak digunakan yaitu RS pemerintah (34.3%), RS swasta (20.5%) dan rumah bersalin/praktek bidan (20.3%), sedangkan yang menggunakan kartu sehat paling banyak ke Polindes(12.1%), puskesmas(4.9%) dan RS Pemerintah (3.2%). Untuk yang pernah konsultasi atau pemeriksaan kir, periksa ibu hamil atau periksa bayi hanya 2.7% saja, dimana kelompok umur 0-4 tahun(10.6%) yang paling banyak melakukan konsultasi/pemeriksaan kesehatan, dengan tempat pelayanan yang paling banyak dikunjungi yaitu polindes/posyandu sebanyak 61.6%, puskesmas/ puskesmas pembantu 31.4% dan praktek petugas kesehatan sebesar 17.0%, sedangkan yang ke RS pemerintah hanya 10.6%. Saran dan rekomendasi yaitu 1) perlu adanya penataan kembali kebijakan pemanfaatan petugas kesehatan bukan dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan, terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh tenaga dokter, 2) pemanfaatan dokter keluarga dalam waktu dekat perlu digalakkan khususnya bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi cukup untuk membiayai kebutuhan palayanan kesehatannya sendiri. 3) perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian tentang pemberian pelayanan kesehatan oleh dokter keluarga (secara paripurna), tingkat pemanfaatan oleh masyarakat (klien) dan kelemahan serta keuntungan mengikuti program dokter keluarga, untuk meningkatkan mutu pelayanannya. 4) perlu ditingkatkan pemberian kartu sehat kepada masyarakat. 5) perlu adanya kebijakan khusus untuk mengatur praktek pengobat tradisional, agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan masyarakat pengguna


Monograph NonPeerReviewed

Sumber Artikel


Data Artikel

8 x
Terbitan : 2002
Pembaruan : 2018-06-28T12:43:08Z


Kategori