KAJIAN TENTANG HARGA OBAT YANG RASIONAL UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Masalah harga obat sangat erat kaitannya dengan akses masyarakat terhadap obat. Harga obat yang tinggi dapat berdampak rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, karena kontribusi obat dalam pelayanan kesehatan besar. Penelitian mengenai harga obat telah beberapa kali dilakukan, dan selalu memperlihatkan gambaran bahwa harga obat di Indonesia cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan Badan Litbang DepKes dan WHO dan HAI pada tahun 2004 yang lalu bahkan menunjukkan bahwa harga obat di Indonesia untuk seluruh sektor (publik dan swasta) mayoritas di atas standar harga International. Selama tahun 2006 dilakukan lagi studi harga obat yang lebih komprehensif untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingginya harga obat. Tujuan umum dari studi ini adalah mengembangkan model perhitungan harga obat yang rasional. Untuk itu, variabel yang mungkin berpengaruh terhadap harga obat dinilai, yaitu harga beli obat, komponen harga obat, ketersediaan, sistem pengadaan, dan jarak. Untuk menilai variabel tersebut dilakukan pengambilan sampel pada fasilitas kesehatan, yaitu: dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, apotek dan distributor secara kuantitatif dan kualitatif. Survei dilakukan secara nasional mulai dari Pusat (DKI Jakarta), Indonesia Barat (Riau), Indonesia Tengah (Kalimantan Selatan), dan Papua (Indonesia Timur). Dilakukan juga kajian terhadap kebijakan harga obat yang sudah ada. Ternyata basil studi memperlihatkan bahwa sistem pengadaan dan jarak tidak berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan obat. Harga obat di pusat tidak lebih rendah daripada bagian lain Indonesia, demikian juga ketersediaan obat di pusat tidak lebih baik di pusat dari bagian lain. Sistem pengadaan obat (tender dan nontender) juga tidak berpengaruh terhadap harga obat. Komitmen pemerintah daerah terhadap kesehatan berpengaruh dalam hal ketersediaan dan kecukupan obat. Papua yang APBDnya terendah dibandingkan Indonesia bagian lain ternyata kecukupan obatnya tertinggi, hal ini karena belanja kesehatan terhadap APBDnya juga paling tinggi. Akan tetapi basil studi menunjukkan bahwa pengadaan obat PKD sektor publik masih kurang efisien, hal ini terlihat dari harga pengadaan obat untuk puskesmas relatif lebih tinggi dari harga pengadaan obat untuk apotek dan rumah sakit. Faktor pajak dan diskon ternyata merupakan komponen obat yang sangat berpengaruh terhadap harga obat. Studi ini merekomendasikan model obat dari sisi demand dan sisi supply, antara lain perhitungan harga tender obat untuk sektor pemerintah sebaiknya di bawah harga patokan dari Departemen Kesehatan, penghapusan pajak dan diskon dari perhitungan harga obat, adanya pengaturan dari pemerintah mengenai selisih harga beli dan harga jual eceran, dan penetapan harga obat branded yang mengacu kepada standard harga international, serta rekomendasi lain yaitu pentingnya kontrol kualitas terhadap pengadaan obat publik dan perlunya strategi advokasi penghapusan yang focused yang melibatkan partisipasi masyarakat.


Monograph NonPeerReviewed

Sumber Artikel


Data Artikel

122 x
Terbitan : 2006
Pembaruan : 2018-06-28T12:48:09Z


Kategori